Demokrat Sindir Jokowi Soal Amandemen UUD 1945 : Sering Berlagak Gak Mau Padahal Ngebet
Naha Wepesansan – Saat ini Amandemen UUD 1945 menjadi sorotan banyak pihak, setelah sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membacakan pidato mengenai wacana amandemen terbatas di Sidang Tahunan MPR RI pada Senin, 16 Agustus 2021.
Sejumlah pihak telah mencurigai, bahwa perubahan masa
jabatan presiden akan dikeluarkan lewat amendemen UUD 1945.
Sehingga banyak partai politik dan berbagai lapisan
masyarakat yang menolak amendemen UUD 1945, yakni perubahan masa jabatan
presiden menjadi tiga periode.
Dikutip dari Galamedia pada 4 September 2021, Wakil Ketua MPR
dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menolak perubahan masa jabatan presiden
menjadi tiga periode.
Jazilul mengatakan, tidaklah bijaksana membahas wacana amendemen
UUD 1945 di tengah pandemi Covid-19.
Dia juga menambahkah, akan lebih baik jika menunggu
perkembangan penanganan Covid-19 terlebih dahulu, sebelum membicarakan amendemen
UU 1945.
“PKB menunggu perkembangan penanganan Covid-19 dahulu, baru bicara
soal amendemen. Kalau Covid-19 belum selesai, menurut saya enggak bijaksana
kalau kita bicara soal amandemen,” ungkapnya.
Selain dari partai PKB, dari Fraksi PKS, Wakil Ketua MPR Hidayat
Nur Wahid menyebutkan bahwa pelaksanaan konstitusi
secara konsisten lebih mendesak dibandingkan amandemen UUD 1945, meskipun
terbatas.
Sementara dari kalangan masyarakat, Ketua Umum Persaudaraan
Alumni (PA) 212, Slamet Maarif juga menegaskan bahwa pihaknya menolak keras amendemen
UUD 1945, karena tidak ada hal yang mendesak.
“Kami akan melawan lewat jalur konstitusional, sampai dengan
langkah mengepung Gedung DPR/MPR apabila terus dilanjutkan,” ungkapnya.
Dikutip dari akun Twitter pribadi @YanHarahap pada Sabtu 4
September 2021, Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi berbagai penolakan
mengenai amendemen UU 1945. Dia memahami bahwa khawatiran masyarakat ini sangat
beralasan.
Karena menurutnya sering kali pihak istana berlagak tidak
mau, padahal sebenarnya mau.
Post a Comment